Breaking News

Atasi Polusi di Jakarta, Jokowi dan Menkes Sarankan Ini


JAKARTA, penanasionalnews.co.id - Presiden Joko Widodo menyerukan gotong royong semua pihak untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah DKI Jakarta. 

Jokowi juga menyatakan bahwa mengatasi masalah polusi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

"Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, enggak bisa langsung," kata Jokowi saat berkunjung ke SMKN Jawa Tengah, Semarang, Rabu (30/8/2023). 

Jokowi mengatakan, kerja bersama itu antara lain dapat dilakukan warga dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik atau menggunakan kendaraan listrik. 

Mantan Wali Kota Solo ini juga mewajibkan kantor-kantor untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya guna mengatasi polusi. 

Ia melanjutkan, pemerintah pun telah melakukan usahanya dengan memodifikasi cuaca serta memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi emisi yang dihasilkan industri, pembangkit tenaga listrik, ataupun kendaraan bermotor. 

Ia tidak segan-segan menutup industri yang kedapatan mencemari udara dan tidak menaati aturan.  

"Sanksi pasti dan bisa ditutup, saya kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini," kata Jokowi. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sanksi tegas harus dijatuhkan karena polusi berdampak pada kesehatan masyarakat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. 

"Banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan ini, tapi memang bertahap, bertahap," kata dia. 

Belanja BPJS membengkak 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak memungkiri bahwa terdapat dampak materiil dari polusi udara, yakni membengkaknya belanja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menangani penyakit yang disebabkan polusi. 

"Jadi total belanja BPJS untuk penyakit ini adalah Rp 10 triliun, tahun lalu. Jadi pasti kalau naik, tahun 2023 pasti akan naik lagi dari Rp 10 triliun," ujar Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR. 

Budi tidak memerinci lebih detail berapa jumlah kenaikan belanja BPJS Kesehatan pada tahun ini karena kasus polusi udara, tetapi ia mengeklaim peningkatan biaya itu tidak perlu dikhawatirkan. 

Budi menjelaskan, ada sejumlah penyakit yang diakibatkan polusi udara, di antaranya penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), pneumonia, asma, serta infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). 

Polusi udara paling besar persentasenya berkontribusi pada penyakit PPOK, yaitu 37 persen, kemudian pneumonia 32 persen, asma 28 persen, dan kanker paru 13 persen. 

Menurut data yang dibawa Budi, kasus ISPA di DKI Jakarta meningkat seiring dengan memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. 

"Jadi, kasus infeksi saluran pernapasan atas yang ada di DKI, tadinya 50.000-an. (menunjukkan kenaikan data kasus), naik dia, naiknya jadi sempat 200.000, 150.000, jadi tiga sampai empat kali (lipat)," ujar Budi. 

Berkaca dari temuan tersebut, Budi mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker KF94 atau KN95 saat berada di luar ruangan. 

Masker KF94 atau KN95 dianjurkan karena bisa menyaring udara dengan Particulate Matter 2.5 (PM 2.5), salah satu tipe polusi paling berbahaya yang berbentuk debu sangat kecil dan bisa masuk ke paru-paru. 

Selain mengenakan masker, masyarakat yang berada di luar ruangan juga diimbau untuk menghindari polusi dan asap rokok. 

Sementara itu, ketika di dalam ruangan, publik dianjurkan untuk menutup ventilasi, menggunakan penjernih udara atau air purifier, serta segara berobat jika muncul gejala pernapasan.
(red.nr)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Pena Nasional News