Breaking News

DPRD Kabupaten Malang Dorong Inspektorat Ungkap Penyebab Habisnya Anggaran di Bagian Umum

  


MALANG,     penanasionalnews.co.id   - Dugaan habisnya anggaran hingga berdampak bukan cuma menunggak ke travel dan katering namun juga membikin kegiatan pimpinan tersendat, membuat Ahmad Sovie Nuralam, Kabag Umum, harus pintang-panting sendirian. Dua hari usai 'didudukkan' bupati di rumah dinas, Senin (11/12), ia dipanggil Inspektorat.

Meski, pemeriksaan itu hingga pukul 15.00 WIB, belum selesai namun belum diketahui hasilnya. Sebab, saat ditanya kesimpulannya, Nurcahyo, Plt Inspektorat, dengan cerdiknya, menggunakan istilah yang biasa diucapkan penyihir atau pensulap.

"Baru diperiksa, ya nggak bisa bim salabim," ujar Nurcahyo, berkelakar.


Menanggapi hal itu, Unggul Nugroho, anggota DPRD Kabupaten Malang, berharap agar Inspektorat menemukan penyebab habisnya anggaran itu.

Inspektorat bisa mengacu pada pernyataan Dr Prija Djatmika SH MH, kriminolog dan pakar hukum Unibraw Malang, di suryamalang.com, Sabtu (9/12) lalu.

Bahwa, habisnya anggaran itu ada dua penyebab, kalau bukan karena kesalahan penganggaran, ya diduga ada kebocoran. Dan, kalau ada dugaan kebocoran anggaran, maka ranahnya pidana.

"Itu kan clue. Itu bisa dipakai pintu masuk untuk menguak masalah itu," ujar anggota dewan tiga periode yang dari partai besutan Capres Prabowo Subianto ini.

Sebab, banyak orang yang menunggu hasilnya, kenapa anggaran perjalanan dinas bupati dan wakilnya, yang diduga sebesar Rp1,4 miliar bisa habis.

Belum lagi, nasi kotak yang sudah dimakan oleh para kepala dinas saat rapat itu, juga diduga menunggak.


Dari empat rekanan katering, salah satunya mengaku belum dibayar Rp 50 juta. Itu tunggakan sejak April tahun ini.

"Lho, sudah terlanjur kami makan, ya nggak tahu kalau menunggak," ujar sumber yang juga peserta rapat itu.

Cuma, yang jadi heran teman-teman Sovie di pemkab itu, kenapa dia kok tidak berguru ke anggota dewan, yang anggaran makan minumnya (mamin) diduga Rp 3,5 miliar per tahunnya. Mestinya, dengan jumlah rapat dan tamu di pemkab, yang jauh lebih banyak, maka anggaran maminnya harus tiga kali lebih besar dari Rp 3,5 miliar.

"Masak, yang makan nasi kotakan saat rapat itu disuruh urunan," tuturnya.

Makanya, lanjut dia, kalau kasus ini tak ditemukan titik terangnya, ya seperti yang sudah-sudah ketika memanggil pejabat lainnya, juga tak ada yang tuntas masalahnya.

Malah, yang disayangkan oleh teman-temannya sesama ASN itu, saat Inspektorat memanggil Budiar, Kadis PUPR Cipta Karya terkait keluhan perizinan perumahan yang biayanya mencekik leher pengembang itu.

Saat itu, jangankan Budiar datang untuk memenuhi panggilannya, terkait keberadaan Budiar tiap jam kerja di mana karena disebut-sebut jarang terlihat ngantor, Inspektorat tak berani menegur apalagi memberi sanksi.

"Kalau orang lain yang bolos, sudah jadi babi guling. Namun, kalau dia, siapa yang berani melirik, apalagi menyentuhnya," ujarnya.(red.al)



0 Komentar

© Copyright 2022 - Pena Nasional News