Breaking News

Nominasi Jokowi Alumnus Memalukan dari BEM KM UGM Dianggap Istana Vitamin

  


Jakarta,   penanasionalnews.co.id    - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi nominasi sebagai alumnus memalukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Adanya nominasi itu lantas dianggap 'vitamin' bagi Istana.

Diketahui, nominasi itu diberikan saat acara diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM.

Dilansir detikJogja, pada lokasi diskusi terpasang satu banner besar bergambar Jokowi. Dalam banner itu bertulis 'BEM KM UGM Presents Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan'. Di bawahnya tertulis 'Mr Joko Widodo' dan di pojok bawah terdapat tulisan '2014-2024?', '1980-1985'.

Di banner itu foto Jokowi diedit sedemikian rupa dengan latar gedung istana dan gedung UGM. Sementara foto Jokowi diedit memakai jas serta mahkota dan memakai jas almamater UGM serta caping.

Alasan Pemberian Nominasi
Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad mengatakan pemberian nominasi ini merupakan wujud kekecewaan karena selama dua periode kepemimpinan Jokowi masih banyak permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal, menurut Gielbran, Jokowi punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah itu.

"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru, pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal," kata Gielbran ditemui wartawan di sela diskusi, Jumat (8/12).

"Belum bicara soal kebebasan berpendapat. Revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi," sambungnya.

Dia menilai setidaknya ada beberapa indikator yang membuat Jokowi mendapat nominasi tersebut. Pertama soal konstitusi.

"Terbukti bersalahnya hakim konstitusi sidang MKMK itu menjadi gerbang awal menjadi bukti empiris bahwa pada kenyataannya memang MK tidak independen, erat kelindannya dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman dan itu sudah terbukti," katanya.

"Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang raja Jawa," imbuhnya.

Kemudian dia menyoroti soal indeks demokrasi. Gielbran bilang hari ini indeks demokrasi Indonesia makin merosot karena banyaknya kasus kriminalisasi.

"Demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita, indeks demokrasi kita terus merosot," ungkapnya.

Gielbran bahkan tak ragu menyebut Jokowi sebagai representasi orde baru dengan gaya baru.

"Jelas banyaknya korban yang diskriminasi, kemudian sekarang banyak sekali intimidasi dan represifitas. Kita menyebutnya tidak hanya semacam orde baru tapi orde paling baru karena bentuk represifitasnya dibentuk dikemas dalam bentuk yang lain tetapi kejamnya sama. Otoriternya sama tapi dibungkus layaknya seorang yang innocent yang tak berdosa," katanya.

Gielbran juga bicara soal dinasti politik yang saat ini sudah terpampang nyata. Baginya hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai UGM.

Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi pantas disebut sebagai alumnus UGM paling memalukan.

"Beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita, sehingga saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," pungkasnya.

Kata Pihak Kampus
Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan aksi mahasiswa tersebut masih dalam koridor. Pihak kampus juga tak melarang aksi tersebut.

"Saya melihatnya itu adalah gerakan moral dari mahasiswa. Kami di UGM tetap memberikan ruang kepada mahasiswa kami untuk bersuara. Mahasiswa mempunyai hak bersuara, kami di UGM sangat menghargai proses pembelajaran dan kebebasan mimbar bagi anak-anak kami. Kami tidak bisa melarang mereka karena mereka mempunyai kebebasan," ujar Sandi

"Kami melihatnya ini adalah gerakan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa masih dalam koridor untuk memberikan kritik dan saran serta penyaluran aspirasi. Proses itu dilakukan dengan cara-cara yang menurut kami masih dalam batasan-batasan seperti tidak membuat kekacauan dan merusak ketertiban umum," sambungnya.

Sandi menambahkan, pihak kampus memberikan izin kepada mahasiswa jika ingin melakukan aksi serupa. Hanya saja pihak UGM tetap memberikan imbauan agar aksi-aksi tersebut tetap memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Kalau teman-teman mau melanjutkan silakan. Tetapi proses penyampaian pendapat perlu memenuhi peraturan perundang-undangan dan etika. Yang pasti tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Silakan dilanjutkan tapi tetap ada batasan mengingat kita merupakan institusi pendidikan. Bagaimana kita menyampaikan kritik itu dengan santun dan etis," tuturnya.

Lebih lanjut, pihak UGM siap memfasilitasi jika nantinya ada komunikasi dari pihak Presiden Jokowi dengan mahasiswa. Pasalnya, Sandi melihat ini sebagai proses demokratisasi.

"Kalaupun nanti ada komunikasi dari pihak presiden terkait hal ini, kami akan ajak untuk duduk bersama dengan mahasiswa. Kami pihak administrasi UGM akan memberikan ruang. Tapi kami juga melihat ini merupakan sebuah proses demokratisasi, proses kritik itu bisa dilakukan. Jangan antikritik, tapi kalau mengkritik itu juga jangan ngawur dan tidak melanggar aturan dan etika," jelas Sandi.

Pihak UGM juga memberikan imbauan kepada mahasiswa jika terjadi aksi serupa jelang tahun politik. Jangan sampai aksi dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu.

"Sampaikanlah aspirasi yang betul-betul aspirasi dari mahasiswa. Karena anda sebagai salah satu bagian dari civil society yang memperjuangkan kepentingan orang banyak dengan tanpa alih-alih mendapatkan imbalan," katanya.

"Mohon dengan sangat karena ini situasi politik jangan sampai kegiatan penyampaian aspirasi dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk mengarahkan kepada capres cawapres, legislatif ataupun partai tertentu. Penyampaian harap menjaga tata cara kita sebagai orang timur yakni dengan cara yang sangat etis dan tidak mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan," ujar Sandi.

Istana Anggap Vitamin
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menilai kritikan sudah menjadi hal yang wajar. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan warga negaranya berpendapat.

"Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan (trust) terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar," kata Ari kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Ari mengatakan penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas. Dia lantas mengajak untuk melihat survei terhadap kinerja Jokowi.

"Dalam menilai kinerja pemerintah, juga ada yang tidak puas, dan ada yang puas atau bahkan ada yang sangat puas. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat," ucapnya.

Ari juga mengatakan kalau upaya membangun opini di tengah kontestasi pemilu merupakan hal yang wajar. Namun opini itu perlu diperkuat dengan argumentasi fakta dan bukti.

"Upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi politik (pemilu) dengan kepentingan politik elektoral juga sah-sah aja. Tapi semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti," ujarnya.

Lebih lanjut, Ari mengatakan semua kritik dan pujian yang ada selalu menjadi vitamin bagi pemerintah, khususnya Jokowi, untuk meningkatkan kerja.

"Semua input, baik pujian ataupun kritik, akan selalu menjadi 'vitamin' untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.(red.al)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Pena Nasional News