Breaking News

Royeksi Makro Ekonomi Indonesia 2024 Oleh: Dr.Yunada Arpan, M.M Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung


bandarlampung,  penanasionalnews.co.id   - Dalam hitungan hari lagi tahun 2023 akan segera berakhir. Sepanjang tahun ini   Indonesia masih menunjukkan kekuatannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal ke III Tahun 2023 mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan (year-on-year/yoy). Itu berarti angka pertumbuhan dari produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 1,60% (quarter-to-quarter/qtq) bila dibandingkan kuartal II 2023 sebesar 5,17% secara tahunannya (yoy). Jika dicermati maka nilai kuartal III 2023 terlihat lebih rendah dari kuartal III 2022 yang sempat mencapai 5,73% (yoy). Namun di sisi lain, jika dilihat secara kuartalan, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2023 tumbuh 3,86% dibanding kuartal sebelumnya (quarter-on-quarter/qoq).

Dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%, menunjukkan kemampuan aktivitas ekonomi nasional masih bisa tumbuh di tengah perlambatan global dibandingkan  dengan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1%; 0,6%; 2,6%; dan 0,9% (yoy) pada periode yang sama. Perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di penghujung tahun tetap pada kisaran 4,5-5,3%. Lalu bagaimana dengan Prospek ekonomi Indonesia tahun 2024?


Pertumbuhan Ekonomi

Mengacu pada pertumbuhan ekonomi global yang melambat tentu menjadi pertimbangan pokok dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mendatang di tengah suramnya proyeksi ekonomi global.  Berbagai kalangan sebetulnya telah memprediksi ekonomi Indonesia akan terus bergerak stabil artinya tidak akan melebihi pertumbuhan pada tahun 2023.

Beberapa lembaga luar negeri seperti Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di level 5% hingga 2024 di atas pertumbuhan negara-negara tetangga kawasan Asia Tenggara yang hanya akan tumbuh pada level 4,7% pada 2024. 

International Monetary Fund (IMF) juga mencatat ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil di angka 5% pada 2023 dan 2024. Sedangkan Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2026 sebesar 4,9%, sedikit turun dari proyeksi 2023 sebesar 5%.

Bank Indonesia juga memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi pada 2024 mencapai 4,7%-5,5%. Sedikit lebih tinggi  dari tahun 2023 yang diperkirakan sebesar 4,5%-5,3%. Pemerintah Indonesia sendiri optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,2%, sebagaimana ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2024. 

Meskipun pada sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) cenderung memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 malah akan berada di bawah 5%, tepatnya hanya sebesar 4,8%.

Salah satu penyebab perlambatan perekonomian dalam negeri disebabkan momen Pemilu 2024. Kondisi itu membuat para pelaku ekonomi sejenak akan menunggu figur-figur yang nanti akan ada di pemerintahan baru usai pergelaran pesta demokrasi.  

Selain itu, perlambatan ekonomi China sebagai salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia bahkan di ASEAN. Tentu saja perlambatan itu sangat mempengaruhi kinerja atau permintaan ekspor karena setiap perlambatan ekonomi China melemah atau turun sebesar 1%, maka akan memberikan dampak perlambatan hingga 0,3% terhadap perekonomian Indonesia.


Disposable Income

Melihat catatan angka-angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh berbagai lembaga  di atas tentu memiliki alasan dan dasar perhitungan atas fakta yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat saat ini. Secara umum tampaknya tahun depan kondisi perekonomian masyarakat belum bisa berharap banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2023 karena apa? Meskipun seperti banyak negara lain, peningkatan perekonomian Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum pandemi yang  berdampak buruk termasuk pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas.

Survei Biaya Hidup oleh BPS  menunjukkan, biaya hidup atau konsumsi rata-rata per rumah tangga per bulan di sejumlah wilayah di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP), ini berarti pendapatan masyarakat semakin menyusut atau semakin susutnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income masyarakat.

Kondisi demikian tentu cukup beresiko bagi perekonomian masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah yang lebih rentan dan sensitif terhadap kenaikan harga pangan sehingga kemudian disposable incomenya menjadi turun. Lalu, bagaimana untuk menutupinya? Tentu bagi segmen menengah atas akan menggunakan tabungannya sendiri, sedangkan segmen kelas bawah harus mencari utang. Segmen inilah yang tak punya tabungan dan terkadang rentan mengatasi masalahnya dengan penggunaan kartu kredit, fasilitas paylater dan fenomena masyarakat terjebak pinjol yang semakin marak. 

Indikator nilai kredit macet pinjaman online atau pinjol terus meningkat berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,73 triliun pada akhir semester I/2023, naik hingga 54,90% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, senilai Rp1,12 triliun.

Sementara, pertumbuhan tabungan atau dana pihak ketiga (DPK) per Oktober 2023 hanya naik 3,9% secara tahunan (yoy), jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada Oktober 2022 yang mencapai 9,41%. Bahkan BI juga mencatat rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat per Oktober 2023 Indonesia sebesar 15,7%, turun dari periode yang sama tahun lalu 19,8%. 

Kondisi gali lubang tutup lubang dan jadi korban pinjol mengindikasikan terjadi gap antara upah dan biaya hidup terlampau lebar. Jika ketimpangan antara biaya keluaran dengan pemasukan terus-m

enerus terjadi maka akibatnya pertumbuhan ekonomi akan stagnan karena konsumsi sebagai penggerak utama pertumbahan ekonomi RI tak akan naik dari 5%. 

Dampak panjangnya bila konsumsi rumah tangga tidak bisa naik lebih dari 5% maka nantinya akan  menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di tengah keinginan mau masuk dalam kelompok negara maju dan modern.


Fundamental Ekonomi 

Tantangan bagi negara ini adalah membangun fundamental ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih ramah lingkungan, dan lebih inklusif.  Untuk mempercepat target pertumbuhan 2024 di angka sekitar 5,2%, tentu saja kuncinya adalah konsumsi kita harus bisa di atas 5%. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli. 

Harapan itu masih ada sebab laju pertumbuhan terutama karena konsumsi masyarakat yang masih kuat ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah. Termasuk belanja untuk kebutuhan Pemilu oleh pemerintah dan partai politik. Pengalaman pada beberapa kali Pemilu menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga  dan lembaga non-profit rumah tangga mulai meningkat 6 bulan sebelum Pemilu berlangsung, dan mencapai puncaknya pada saat pelaksanaan Pemilu. Apalagi pada tahun 2024 akan ada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang berpotensi mendongkrak tingkat konsumsi RT dan LNPRT.

Selain itu, ada harapan investasi akan terus meningkat seiring dengan percepatan proyek-proyek infrastruktur dalam Program Strategis Nasional dan Ibu Kota Baru yang targetnya segera harus sudah bisa dipindahkan.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut  perlu secara terus menerus melaksanakan reformasi yang menghilangkan hambatan dan membatasi pertumbuhan, efisiensi, daya saing, dan produktivitas. Pemerintah harus mendorong agar pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitasnya dengan  memastikan perbankan menjalankan fungsi intermediasinya untuk menyalurkan kredit.

Selain itu regulasi upah minimum masyarakat harus disesuaikan dengan pengeluaran primer, sekunder, dan tersiernya termasuk menekankan biaya hidup dengan cara stabilisasi harga dan nilai tukar secara berkelanjutan. Paradigma menekan upah pekerja serendah mungkin yang selama ini dianggap sebagai biaya atau beban perusahaan harus diubah menjadi stimulus perekonomian. Sebab dengan menaikkan upah pekerja maka kemakmuran masyarakat tercapai sekaligus sebagai cara untuk terus menggerakkan ekonomi. 

Karena implikasi makro ekonomi akan semakin tinggi sebagai akibat upah yang dibelanjakan akan masuk ke para pengusaha dari hasil pembelian barang dan jasa mereka, serta ke pemerintah dari sisi pembayaran pajak, dan terus berputar dan para investor bisa membuka lapangan kerja baru dengan perputaran modal yang dipupuk (red.tim)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Pena Nasional News